Bekasi – Duta Investigasi
Rapat koordinasi antara Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruara Sirait, serta anggota DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul dan H. Anton, menyoroti penanganan pasca banjir yang perlu dioptimalkan.
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor BNPB 5 Maret 2025, Jatiasih, disepakati bahwa BNPB Pusat akan mendanai penyewaan alat berat dan truk untuk mempercepat proses pembersihan material pasca banjir. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bekasi justru menggunakan anggaran sendiri dalam menjalankan proses tersebut, sementara bantuan dari BNPB Pusat tak kunjung terealisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, secara tegas mempertanyakan komitmen BNPB dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
“Saya menyayangkan komitmen yang telah disepakati tidak diterapkan di saat warga sangat membutuhkan bantuan. Hingga kini, masih terdapat akses jalan yang tertutup lumpur serta fasilitas sosial dan umum seperti puskesmas dan sekretariat RW yang membutuhkan bantuan untuk pembersihan material pasca banjir,” Imbuh Samuel Sitompul,Saat meninjau di wilayah Perumahan Jaka Kencana RW 04, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih berjuang dengan dampak banjir yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari. Banyak warga berharap agar pemerintah daerah dan pusat segera mengambil tindakan nyata dalam membantu pemulihan infrastruktur serta fasilitas publik yang terdampak.
Diharapkan, BNPB Pusat segera menyalurkan bantuan sesuai kesepakatan untuk mempercepat pemulihan pasca banjir. Warga dan pemerintah Kota Bekasi kini telah berjuang menunggu realisasi janji yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut. (Red)
