Bekasi, 4 Oktober 2025 – Duta Investigasi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang baru saja didapuk menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, rangkap jabatan yang ia emban dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana hibah untuk cabang olahraga (cabor).
Namun, pandangan lain justru menyebut rangkap jabatan tidak lagi menjadi masalah hukum, bahkan bisa membuka ruang sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah dan dunia olahraga. Apalagi, praktik serupa juga sudah terjadi di tingkat nasional, di mana Menpora Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, serta Presiden Prabowo Subianto yang memimpin Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Landasan Hukum Sudah Berubah
Perdebatan soal rangkap jabatan sebenarnya sudah dijawab melalui regulasi terbaru. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional melarang kepala daerah menjadi pengurus KONI, maka aturan itu kini sudah dicabut.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi pejabat publik untuk duduk sebagai pengurus KONI, selama memenuhi syarat kompetensi dan dipilih secara transparan. Pasal 41 UU tersebut menegaskan, pengurus KONI harus mandiri, memiliki kapasitas di bidang olahraga, serta dipilih sesuai peraturan perundang-undangan.
DPRD Bekasi: Tak Perlu Dibesar-besarkan
Menanggapi polemik yang berkembang, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi II, H. Anton, S.Kom., menilai rangkap jabatan yang diemban Tri Adhianto tidak perlu dipersoalkan.
“Setelah aturan lama dicabut, rangkap jabatan ini diperbolehkan. Intinya, tidak masalah selama tujuannya untuk kemajuan Kota Bekasi,” kata Anton.
Ia menambahkan, kepemimpinan Tri Adhianto selama ini terbukti mendorong pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bekasi. Anton optimistis Bekasi mampu berbicara banyak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat mendatang.
“Saya melihat ada progres nyata, baik di infrastruktur olahraga maupun dukungan pembinaan. Mudah-mudahan di Porprov kita bisa juara umum. Jadi mari kita fokus pada prestasi, bukan memperdebatkan jabatan,” tegasnya.
Prestasi Lebih Penting dari Polemik
Dengan regulasi yang jelas serta contoh di level nasional, rangkap jabatan di dunia olahraga seharusnya dipandang sebagai momentum memperkuat kolaborasi. Selama pengelolaan dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel, justru posisi ganda bisa menjadi kekuatan untuk mengakselerasi prestasi olahraga Kota Bekasi. (Red)
